Akhirnya, Pilkada Donggala Tuntas Sudah

Akhirnya, pada 28 Oktober 2008 pukul 16.00 wita, KPUD Donggala menetapkan pasangan Habir Ponulele – Aly Lasamaulu (Halal) sebagai bupati dan wakil bupati Donggala terpilih periode 2009-2014. Dalam rapat pleno yang dipimpin langsung oleh Ketua KPUD Donggala M. Rifai, pasangan Halal memperoleh 83.463 (35%). Sementara pesaingan terdekatnya Kasman Lassa – Arif (Kasmaran) hanya mampu mendulang suara sekitar 16%.

Atas hasil ini, masyarakat Sulawesi Tengah kembali menunjukkan kepada masyarakat Indonesia bahwa pilkada adalah pesta demokrasi yang tidak harus diwarnai dengan aksi kekerasan dan anarki yang melibatkan ribuan pendukung. Walaupun rapat pleno hasil pilkada Donggala dibayangi dengan aksi ketidak puasan sebagian pendukung yang kalah, namun mereka tetap menghormatinya karena yang diprotes adalah bukan kekalahannya melainkan adanya dugaan pembohongan publik terkait pemekaran Sigi Biromaru.

Diantaranya yang melakukan upaya penekanan kepada KPUD Donggala untuk pilkada ulang adalah para pendukung Kasmaran karena menurut mereka bahwa sesuai ketentuan UU pemekaran Sigi Biromaru maka masyarakat Sigi tidak ikut dalam pilkada Donggala.

Rapat Pleno Sempat Ricuh

Sebelum sidang pleno penetapan hasil pilkada dimulai, sekitar 600 orang dari Aliansi Masyarakat Kab. Donggala dipimpin Abd Radyid dan Yahya Sahibe menggelar aksi di depan Kantor KPUD. Atas nego dengan pihak aparat, Rasyd dan Yahya Sahibe diizinkan masuk ke ruang rapat untuk menyampaikan aspirasi. Sebelum rapat dimulai, Rasyid berorasi di depan peserta rapat dengan mengatakan bahwa KPUD sampai ditingkat bawah telah melakukan pembohongan. Pernyataan ini kontan membuat peserta rapat tersinggung. Cornelius (staf PPK Kulawi) langsung menyerang Rasyid. Nasib serupa diderita Yahya yang hendak melerai malah dikeroyok peserta rapat lain hingga luka robek di kepala. Insiden ini sempat memancing emosi masa namun dapat diredam oleh aparat kepolisian setempat.

Sigi boleh ikut Pilkada Donggala

Nampaknya, upaya pendukung Kasmaran menuntut pilkada ulang kandas. Pasalnya, berdasarkan surat KPU ke KPUD Sulteng dinyatakan bahwa Sigi Biromaru boleh mengikuti pilkada Donggala. Surat tersebut bernomor KPU No. 2371/15/VII/2008 Perihal Keikutsertaan Pilkada Kabupaten Sigi, yang ditujukan ke KPU Sulteng.

Adapun isi surat tersebut antara lain menyatakan bahwa pengisian anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota tidak dilakukan bagi provinsi/kabupaten/kota yang dibentuk 18 bulan sebelum pemilu berikutnya. Selain itu, sesuai rapat dengar pendapat antara KPU dengan Komisi II DPR tgl 8 Juli 2008, bahwa terhadap pemekaran 12 kab/kota yang disahkan DPR pada 24 Juni 2008 tidak dilakukan pembuatan daerah pemilihan, yang berarti di kab/kota pemekaran tidak dilakukan pemilu 2009. Selain itu pengisian jabatan bupati/walikota defenitif selambat-lambatnya 2 tahun. Dengan demikian, pengisian keanggotaan DPRD dilakukan setelah pemilu 2009 dengan mengacu pd hasil pemilu 2009. Atas dasar itulah maka masyarakat yang mendiami 14 kecamatan di wilayah Kabupaten Sigi masih mengikuti pemilu bupati dan wakil bupati Donggala pada Oktober 2008.